DILENGKAPI DENGAN : - INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - PERPRES NO. 172/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 - PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING - PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN - PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 MENGGUNAKAN APLIKASI SPSE - PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA - MATRIK PERBEDAAN PERPRES 54 TAHUN 2010, PERPRES 35 TAHUN 2011, DAN PERPRES 70 TAHUN 2012 DENGAN PERPRES NO. 172 TH. 2014 DAN PERPRES NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015